BITUNG, JURNALHIMPASUS.COM – Di balik tenangnya aktivitas gudang penimbun di Kota Bitung, terungkap jaringan besar distribusi ilegal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.Tiga nama yang disebut sebagai “pendekar” mafia BBM, Brando Lengkong, Berril, dan Ervil diduga menjadi otak di balik operasi penimbunan dan perdagangan bio solar ilegal berskala besar, menggunakan bendera perusahaan PT. Pucak Sukses Bersama. Rabu 27 Agustus 2025
Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan. Bio solar bersubsidi diborong dari sejumlah SPBU resmi, lalu dikirim ke sebuah gudang tersembunyi di Madidir, Perumahan Pertamina. Dari sana, BBM ini ditimbun dan dijual kembali dengan harga industri, bermodalkan invoice siluman yang dijadikan “surat sakti” agar terlihat legal di mata awam.
Ketiga aktor utama ini jarang tersentuh publik. Mereka bersembunyi di balik figur Tommy R, boneka lapangan yang dikondisikan menjadi wajah operasional, sementara sang dalang aman bersembunyi di balik layar.
Parahnya, sumber investigasi menyebut operasi ini bisa berjalan mulus karena diduga mendapat perlindungan dari oknum aparat dan pejabat yang menutup mata. Indikasi kuatnya, tidak pernah ada penggerebekan besar, tidak ada proses hukum yang serius, dan aktivitas keluar-masuk BBM di gudang tersebut berlangsung bebas, bahkan di siang bolong. Modus yang terorganisir dan melibatkan penyamaran usaha legal menunjukkan betapa licinnya para pelaku dalam menjalankan aksinya.
Perbuatan ini jelas menabrak Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengancam pelaku dengan penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp60 miliar. Tak hanya itu, mereka juga melanggar Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang membatasi penggunaan bio solar bersubsidi untuk segmen masyarakat tertentu, bukan untuk jadi komoditas spekulasi industri.
Pertanyaannya, Penindakan terhadap mafia solar di wilayah hukum Polres Bitung kini menjadi ujian nyata integritas kepolisian. Jangan sampai pembiaran ini justru mencoreng kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ketegasan Kapolres sangat dinantikan untuk memutus mata rantai mafia BBM bersubsidi yang selama ini bermain aman di balik celah hukum.
Maraknya penyelewengan solar bersubsidi bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan sosial.
Saat petani dan nelayan kesulitan mendapatkan BBM, justru mafia-mafia licik ini menumpuk keuntungan dari permainan kotor yang merugikan rakyat. (Aldi)
