JAKARTA, JURNALHIMPASUS.COM — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) secara resmi mengeluarkan maklumat penting yang menyoroti lanskap krisis kebangsaan di tengah masifnya proyek pembangunan nasional. Maklumat yang diterbitkan pada Ahad, 17 Mei 2026 ini, menjadi peringatan kritis atas gejala kemunduran demokrasi, pelemahan kontrol publik, serta melebarnya jarak antara negara dan kepentingan rakyat.
Dalam dokumen bernomor 001/A-5/2026 tersebut , DPP IMM menilai bahwa ambisi percepatan pembangunan pemerintah saat ini kerap mengabaikan keberpihakan sosial dan tata kelola yang demokratis. Terdapat empat persoalan mendasar yang menjadi sorotan tajam dan menuntut sikap tegas dari seluruh elemen ikatan.
Rapor Merah BGN dan Program Makan Bergizi
Gratis Sorotan pertama ditujukan pada kegagalan sistemik implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski secara prinsip mendukung perbaikan gizi nasional , DPP IMM mengkritik keras tata kelola BGN yang dinilai sporadis, minim transparansi, dan lemah pengawasan.
IMM secara khusus mengecam kebijakan pengadaan 21.800 motor listrik impor senilai Rp1,05 triliun untuk operasional MBG, yang dianggap tidak peka terhadap prioritas dan berpotensi memboroskan uang negara. Munculnya kasus keracunan hingga indikasi dapur fiktif membuktikan kegagalan Kepala BGN. Oleh karena itu, DPP IMM mendesak adanya evaluasi total dan meminta KPK serta BPK untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap institusi tersebut.
Tolak Mobilisasi Koperasi Desa dan Militerisasi Ruang Sipil
DPP IMM juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai sebagai bentuk mobilisasi negara yang bersifat instruktif dan memaksa, bukan lahir dari swadaya organik masyarakat. Model ini dianggap mencederai hakikat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sukarela. Skema permodalan dari pinjaman Bank Himbara hingga Rp3 miliar per unit dinilai sangat berisiko menciptakan jerat utang sistemik bagi desa.
Lebih jauh, DPP IMM mengutuk infiltrasi manajerial negara melalui PT Agrinas dan pelibatan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pelatihan manajer koperasi tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk militerisasi ruang-ruang sipil secara halus yang mengancam demokrasi dan otonomi desa.
Kecam Pembungkaman Kebebasan Akademik
Terkait kebebasan berekspresi, maklumat ini mengutuk keras tindakan represi terhadap pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Keterlibatan aparat TNI dalam pembubaran forum sipil, serta sikap birokrasi kampus yang menjadi agen sensor, dinilai melampaui batas kewenangan dan mencederai marwah universitas sebagai ruang dialektika.
MAKLUMAT-DPP-IMM-TENTANG-KRISIS-KEBANGSAAN-MUTAKHIR
Menutup maklumatnya, Ketua Umum DPP IMM, Riyan Betra Delza, menginstruksikan kepada seluruh kader di berbagai level kepemimpinan untuk merapatkan barisan. Kader diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi dan kajian mendalam guna mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial dan supremasi hukum.
